kip lhok
Beranda / /

  • Konfirmasi Draf PKPU Pilkada 2024, KPU: Mengacu pada Putusan MK
    Polkum | 3 bulan lalu
    Konfirmasi Draf PKPU Pilkada 2024, KPU: Mengacu pada Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah dalam kontestasi Pilkada 2024 yang diduga bocor dan beredar di kalangan publik pada Sabtu (24/8/2024) pagi telah dikonfirmasi oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik.

  • Saatnya Reformasi Jilid 2
    Kolom | 3 bulan lalu
    Saatnya Reformasi Jilid 2

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan Pilkada, situasi di tanah air kian memanas. Keputusan yang dianulir oleh Badan Legislasi (Banleg) DPR-RI memicu gelombang protes yang menggema di berbagai penjuru negeri. 

  • Komisi II DPR RI Bakal Gelar RDP Rancangan PKPU Berdasarkan Putusan MK
    Parlemenkita | 3 bulan lalu
    Komisi II DPR RI Bakal Gelar RDP Rancangan PKPU Berdasarkan Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perancangan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah yang disusun berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK). 

  • Ribuan Mahasiswa Aceh Tolak Revisi UU Pilkada yang Menganulir Putusan MK
    Aceh | 3 bulan lalu
    Ribuan Mahasiswa Aceh Tolak Revisi UU Pilkada yang Menganulir Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aksi ribuan mahasiswa Aceh tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia dan ambang batas (threshold) calon kepala daerah peserta pemilu.


  • Ketua KIP Aceh: Keputusan MK Tidak Berlaku di Aceh
    Polkum | 3 bulan lalu
    Ketua KIP Aceh: Keputusan MK Tidak Berlaku di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful, menegaskan bahwa dua keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diumumkan terkait pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024 tidak akan berdampak di Aceh. 

  • Pemerintah Tegaskan Ikuti Putusan MK Soal Syarat Pilkada
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Pemerintah Tegaskan Ikuti Putusan MK Soal Syarat Pilkada

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah dalam pilkada, meski tengah terjadi polemik antara DPR dan MK. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan sikap pemerintah ini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.

  • Komnas HAM Kecam Gas Air Mata di Aksi Damai
    Polkum | 3 bulan lalu
    Komnas HAM Kecam Gas Air Mata di Aksi Damai

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti tindakan aparat keamanan yang menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), meski aksi tersebut berjalan kondusif.

  • Mashudi SR: Putusan MK  Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tidak Berlaku di Pilkada Aceh
    Polkum | 3 bulan lalu
    Mashudi SR: Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tidak Berlaku di Pilkada Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banten - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu 2024 dinilai membuka peluang besar bagi partai politik untuk mencalonkan pasangan calon secara mandiri maupun berkoalisi. Demikian disampaikan Mashudi SR, pemerhati pemilu dan demokrasi yang juga mantan anggota KPU Banten periode 2018-2023, saat dihubungi Dialeksis.com pada Selasa, 20 Agustus 2024.

  • MK Putuskan Tentang Akumulasi Perolehan Suara, ini Penjelasan KIP Aceh
    Polkum | 3 bulan lalu
    MK Putuskan Tentang Akumulasi Perolehan Suara, ini Penjelasan KIP Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, Ahmad Mirza Safwandy saat diminta tanggapan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengaku belum membaca putusan tersebut, namun kata dia, jika putusan MK seperti yang diberitakan tersebut, maka hal yang sama berlaku di Aceh.

  • KIP Aceh Siap Tempur: 657 Kotak Suara Digelar Ulang, 86 Personel Dikerahkan
    Polkum | 4 bulan lalu
    KIP Aceh Siap Tempur: 657 Kotak Suara Digelar Ulang, 86 Personel Dikerahkan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bergerak cepat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie Jaya. Ahmad Mirza Safwandy, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh, mengonfirmasi hal tersebut kepada Dialeksis.com, Minggu (30/6/2024).

  • Tindaklanjuti Keputusan MK, KPU Bakal Gelar PSU di Sejumlah Daerah
    Polkum | 5 bulan lalu
    Tindaklanjuti Keputusan MK, KPU Bakal Gelar PSU di Sejumlah Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah, sebagaimana tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024.

  • Kuasa Hukum Partai Aceh Kena Semprit MK karena Telat Revisi Permohonan
    Polkum | 6 bulan lalu
    Kuasa Hukum Partai Aceh Kena Semprit MK karena Telat Revisi Permohonan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kuasa hukum Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Aceh, Muzakir, mendapat teguran dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Muzakir baru menyampaikan revisi identitas pemohon saat sidang sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung MK, Selasa (30/4/2024).

  • Ahmad Mirza Jelaskan Putusan MK Terkait Pengunduran Diri Anggota Parlemen
    Pemerintahan | 7 bulan lalu
    Ahmad Mirza Jelaskan Putusan MK Terkait Pengunduran Diri Anggota Parlemen

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Berkaitan dengan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, penting bagi kita untuk sepenuhnya memahami subtansi dari keputusan tersebut. Dalam konteks ini, Dialeksis.com (14/04/2024) meminta pandangan Ahmad Mirza Safwandy, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh).

« 1 2 »